PKM : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Banjar Jaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Banjar Jaya
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat akan sukses atau dapat terjadi apabila warga ikut berpartisipasi.
Dalam kerangka acuan pembangunan nasional umumnya dan khususnya Kab. Pasuruan, memberdayakan masyarakat diberbagai segi sudah seharusnya menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab bersama. Membangun ekonomi masyarakat pedesaan bearti pula membangun sebagian besar penduduk indonesia. Selain memiliki potensi sumber daya manusia pedesaan juga memiliki potensi sumber daya alam. Kabupaten Pasuruan khususnya Desa Banjar JayaKec. PD. Tualang memiliki potensi besar untuk mampu menjadi desa mandiri. Dari sisi masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang dengan dukungan kuat dari aparatur desa. Oleh karena itu bersamaan dengan kegiatan KKN STMIK Pelita Nusantara bersama mahasiswa yang bertepatan di Desa Banjar Jaya berinisiatif mengadakan penyuluhan tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri bagi warga desa.Penyuluhan ini diselenggarakan dengan tujuan membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk megurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.
Downloads
Article Details
Coastal Community Development Project (CCDP). 2015. Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir. Jakarta: CCDP
Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington : Congressional Quarterly Inc.
Eko Sutoro. 2015. Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI.
Indianhano, Dwiyanto. 2009. Kebijakan publik berbasis Dynamic Policy Analisis. Gaya Media : Yogyakarta
Kaho, Yosef Riwu, 1995, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat .Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Yogyakarta: UGM.
Kartasasmita, Ginanjar.2004. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka CIDESINDO
Mulligan, David. 2006. Rehabilitas Tambang. Australia : Commonwealth Copyright Administration. Ndraha, Taliziduhu 1982, Pembangunan Desa (Makalah Informatif Disajikan dalam rangka Temu Ilmiah Pembangunan Desa 16-17 Juni 1982), Jakarta Dit.
Bangdes – IIP. Nugroho, Ryan. 2003. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Jakarta. Penerbit : PT. Elex Media Komputindo
Parson, Wayne. 2006. Pengantar teori dan Praktek Analisis Kebijakan (terjemaham). Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
Poloma. Margaret M. 1992. Sosiologi Kontemporer (terjemahan). Jakarta, CV. Rajawali.
Putra, Padila. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sugiyono, 2001. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta : Bandung. Winarno, B. 2004. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindoimple : Yogyakarta.
Siagian, Sondang P. 1985. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Gunung Agung.
Sumodiningrat, Gunawan. 1996. Program Inpres Desa Tertinggal Kebijakan dan Arah Baru Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
Bappenas. Suparno, A.Suhaenah. 2001. Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Tjenreng Baharuddin, 1988, Upaya Pemerintahan Kelurahan Meningkatkan Partisipasi Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Organisasi LKMD di Kotamadya Dati II Bandung, Tesis untuk Magister Sains Program Pendidikan Magister Fakultas Pasca Sarjana UNPAD Bandung.
Thoha Miftah, 1993, Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Interverensi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa