Meaning of Discretion Over Government Legal Actions in Public Policy
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The state has a goal of realizing prosperity for its people (welfare state), so the state needs to implement public policies in the context of the quality of public services which are influenced by internal factors, namely discretionary authority. The research method used is analytical descriptive with a normative juridical approach through library and field research stages with data collection techniques through library studies Based on the research results, show that discretion can be used by government officials to penetrate the legality of legal products which sometimes encounter deadlock, as long as it is in the interests of the people at large, so there is no reason for government officials to refuse to adopt a policy. If the law or other legal products do not regulate it formally, it does not mean that the situation will close the space to provide happiness for the people, the freedom to act is in the hands of government officials
Article Details
Andrea, Fockema. 1983. “Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia.” Penerjemah Saleh Adiwinata, Binacipta, Jakarta.
Atmosudirdjo, S. Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.
Basah, Sjachran. 1989. Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia. Alumni.
Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara. Alumni.
Garner, Bryan A. 1999. “Black’s Law Dictionary, St.” Paul, MN: West Group 1276.
Ibrahim, Halil Abd Hi, and Supriatna Tjahja. 2019. “Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Pulik.” Yogyakarta: Penerbit Gramasurya.
Indohartono. 1995. Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata. Bogor-Jakarta: embaga Penulisan dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN).
Indonesia, Republik. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
Muchsan. 1981. Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia. Liberty.
Muchsin. 2009. Hukum & Kebijakan Publik. Jakarta: PPs Magister Ilmu Hukum Untag.
Muslimin, Amrah. 1985. Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi. Pb. Alumni.
Nomor, Undang-Undang. 5AD. “Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” Undang-Undang Nomor 42.
Nomor, Undang-Undang. 30AD. “Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.”
Panjaitan, Saut P. 1991. “Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara.” Unisia (10):53–60.
Ridwan. 2009. Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi. FH UII Press.
Ridwan, H. R. 2006. “Hukum Administrasi Negara.”
Rohyani, Eni. 2010. “Kriminalisasi Perbuatan Administrasi Negara.” in Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan.
Santosa, Didik Hery. 2018. “Penggunaan Asas Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan.” Http://Www.Google.Com, August 15.
Setiadi, Edi. 2010. “Kriminalisasi Kebijakan Dan Bekerjanya Hukum Pidana.” in Seminar Nasional Kriminalisasi Kebijakan, PDIH Unisba. Vol. 5.
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum Dan Kebijaksanaan Publik. Sinar Grafika.
Ujang Charda, S. 2012. “Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik.” Jurnal Wawasan Hukum 27(02):588.
Wibowo, Eddi, Hessel Nogi S. Tangkilisan, and T. Saiful Bahri. 2004. Kebijakan Publik Dan Budaya. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.