Legal protection for justice collaborators in premeditated murder from a human rights perspective
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The crime of premeditated murder is one of the serious or extraordinary crimes (Extra Ordinary Crime) which tends to be difficult to uncover. Therefore, the idea of a witness who cooperates with the perpetrator (Justice Collaborator) emerged. The purpose of this research is to find out the legal provisions on the status of Justice collaborators in providing testimony in cases of premeditated criminal acts, to find out the role of justice collaborators in providing testimony, then the form of legal protection against the status of justice collaborators. This research method uses the type of normative legal research, with data collection used in this research includes library research. According to the researcher's analysis, the form of legal protection of Justice Collaborator is still no regulation that regulates specifically, clearly and firmly regarding the regulation and procedural determination as a Justice Collaborator, the rules regarding the protection of Justice Collaborator should be regulated in detail and clearly because the role of witnesses who cooperate is needed to uncover cases that tend to be difficult to uncover. his testimony can pose a great risk that must be borne by the Justice Collaborator. Legal protection of Justice Collaborators is a very urgent matter, especially when viewed from a Human Rights perspective.
Article Details
Aulia, Wahdina, and Irwansyah Irwansyah. “Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan ( Justice Collaborator ) Dalam Tindak Pidana Korupsi” 9, no. 1 (2023): 582–589.
Ayu Diah Pradnya Swari P.J, and Ni Nengah Adiyaryani. “Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.” Kertha Wicara (2018): 5. https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p=pengaturan+justice+collabrator+dalam+tindak+pidana+i+indonesia.
Amin Rahman, 2020, Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Yogyakarta, Deepublish.
Dzulhidayat. “Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan??? ??? ??????? ??????.” ????, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
Hutapea Bungasan, 2016, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Percetakan Pohon Cahaya.
Hukum, Fakultas, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. “Skripsi Taufik Nur Ichsan” (2021).
Hukum, Kepastian, Ketentuan Pelaku, Utama Dalam, and Kriteria Justice. “Collaborator Di Indonesia” 3, no. 2 (2021): 262–271.
Muhammad, Rusli. “Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 2 (2015): 203–222.
Indonesia. 2005. UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005.
Indonesia. 2009. UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009.
Indonesia. 2011. Surat Edaran Mahkamah agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011. Lembaran RI. Jakarta.
Iskandar Octo, 2022, Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator, Yogyakarta, Deepublish.
Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Pahami-apa-itu-hak-sebagai-justice-collaborator, diakses tanggal 15 Februari 2023 dari https://mh.uma.ac.id.
Pemerintah Indonesia. 2014.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Negara RI Thun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
Prodjodikoro Wirjono, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, refita ADITAMA.
Pidana, Perkara, Berdasarkan Kitab, and Undang-undang Hukum Acara Pidana. “No Title” VI, no. 3 (2017): 86–93.
Sugiri, Bambang, Nurini Aprilianda, and Hanif Hartadi. “Analisis Yuridis Kedudukan Narapidana Sebagai Justice Collaborator.” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 756–772. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/12.
Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta, Deepublish.
Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
VEB Simbolon, M Simarmata, R Rahmayanti. 2019. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn. Jurnal Mercatoria. 4.(2023).
Wahyuni Fitri, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.
Wilujeng, Sri Rahayu. Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis, diakses pada 9 Mei 2023 dari https://ejournal.undip.ac.id
Zoelfirman, 2003, Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia, Medan, UISU Press.
Takdir, 2013, Mengenal Hukum Pidana, Palopo, Laskar Perubahan.
Taufik Nur I. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas. Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.