Implementation of Village Administration in Minomartani Village, Ngaglik District According to Regional Regulation No. 2 of 2007 Sleman Yogyakarta Regency concerning Guidelines for the Organizational Structure and Working Procedures of the Village Government
Article Sidebar
Published:
Oct 30, 2022
Keywords:
Government, Perda No. 2 of 2007, Organizational Structure, Government Work Procedures
Section
Articles
Statistics Article
Article View : 33 Times
Main Article Content
Abstract
The purpose of this study was to determine the implementation of village autonomy in Minomartani Village based on Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2007 concerning Guidelines for the Organizational Structure and Work Procedure of the Village Government and the constraints faced in implementing this village autonomy. The type of research conducted in this thesis includes qualitative descriptive research, namely research that aims to describe the process of administering government in Minomartani Village and the constraints faced by the government. And analyzed based on the opinions of experts, applicable laws and regulations and other legal theories. In this case the author uses a Juridical Sociological approach, namely besides researching from a juridical aspect, the author also goes directly to the field to collect and examine data and concrete facts obtained from the research field. From the results of the study it can be concluded that the work procedures for implementing the implementation of Minomartani Village have not fully carried out their performance to the fullest, both in terms of service as village administration apparatus and in fulfilling the aspirations of the community so that efforts to improve it should be made, especially from the human resources of the village apparatus.
Article Details
How to Cite
Ismaryadi, H., & Huda, N. (2022). Implementation of Village Administration in Minomartani Village, Ngaglik District According to Regional Regulation No. 2 of 2007 Sleman Yogyakarta Regency concerning Guidelines for the Organizational Structure and Working Procedures of the Village Government. Journal of Law Science, 4(4), 205-214. Retrieved from https://iocscience.org/ejournal/index.php/JLS/article/view/3254
References
Literatur:
Bambang Hudayana dalam Nick. T. Wiratmoko dkk, 2004. Yang Lokal dan Yang Pusat: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodas Politik di Tingkat Lokal, cetakan pertama, Pustaka Percik, Salatiga.
C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, 2004. Pemerintahan daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
HAW. Widjaja, 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonom yang Asli, Bulat dan Utuh, Cetakan kedua PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ndraha. Taliziduhu, 2001. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bina Aksara, Jakarta.
Riant Nugroho Dwidjowijoto, Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
Rozali Abdullah, 2002. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Samidjo, 1985. Pengantar Hukum Indonesia, C.V Armico, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, Ul Press, Jakarta.
Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. Desa, Balai Pustaka, Jakarta.
Syaukani HR, 2001. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.
Syaukani. Dkk, 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Timbul Haryono, 1999. Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang, Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuno, Humaniora.
Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentag Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Perdes Minomartani Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun Anggaran 2007
Perdes Minomartani Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007.
Perdes Minomartani Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007
Perdes Minomartani Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Minomartani .
Data elektronik
Dandung Danadi dikutip dari http:// www.ireyogya.org/mimpi_kenyataan.htm
Bambang Hudayana dalam Nick. T. Wiratmoko dkk, 2004. Yang Lokal dan Yang Pusat: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodas Politik di Tingkat Lokal, cetakan pertama, Pustaka Percik, Salatiga.
C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, 2004. Pemerintahan daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
HAW. Widjaja, 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonom yang Asli, Bulat dan Utuh, Cetakan kedua PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ndraha. Taliziduhu, 2001. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bina Aksara, Jakarta.
Riant Nugroho Dwidjowijoto, Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
Rozali Abdullah, 2002. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Samidjo, 1985. Pengantar Hukum Indonesia, C.V Armico, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, Ul Press, Jakarta.
Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. Desa, Balai Pustaka, Jakarta.
Syaukani HR, 2001. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.
Syaukani. Dkk, 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Timbul Haryono, 1999. Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang, Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuno, Humaniora.
Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentag Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Perdes Minomartani Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun Anggaran 2007
Perdes Minomartani Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007.
Perdes Minomartani Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007
Perdes Minomartani Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Minomartani .
Data elektronik
Dandung Danadi dikutip dari http:// www.ireyogya.org/mimpi_kenyataan.htm
Copyright and Licensing