Main Article Content

Dudi Badruzaman

Abstract

 


ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kampanye diluar jadwal dalam Pemilu Legislatif serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah SULSELBAR dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani kasus pelanggaran pemilu legislatif serta Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kampanye di luar jadwal bukan sepenuhnya dilakukan oleh caleg yang bersangkutan saja, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penyebab seperti faktor lokasi, lingkungan, serta upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menanggulangi seperti diadakannya pengawasan berupa pencegahan dan penindakan.


Kata Kunci: hukum, pelanggararan, pemilu.


 


ABSTRACT This study aims to determine the factors that cause the occurrence of campaign violations outside the schedule in the Legislative Election as well as efforts made to overcome them. This research was conducted at the SULSELBAR Regional Police Office and the South Sulawesi Provincial Election Supervisory Board, by conducting interviews with the police who handled cases of violations of legislative elections and the South Sulawesi Provincial Election Supervisory Agency Office. Based on the analysis of data and facts obtained, it was concluded that campaign violations out of schedule is not fully carried out by the relevant legislative candidate, but there are several other factors that are causes such as location, environment, and what efforts have been made by law enforcement officials and the Election Supervisory Board to overcome such as the provision of supervision in the form of prevention and prosecution.


 


Keywords: law, violation, election.


 

Article Details

How to Cite
Badruzaman, D. (2019). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA TAHUN 2014. Journal of Law Science, 1(3), 10-19. Retrieved from https://iocscience.org/ejournal/index.php/JLS/article/view/146
References
1] Ahmadi. (2015) Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. Jurnal Al-„Adl. Vol. 8 No. 1.
[2] Astomo, Putera.(2014) Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. Yustisia Edisi 90.
[3] Dewi, (2017), Fenomena Golput Dalam Pemilu. Jurnal Konstitusi. Vol. II. No. 1. PK2P-FH. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah,.
[4] Ibrahim, (2014) Anis. Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. “ARGUMENTUM” Volume 8 Nomor 2.
[5] Jati, Rahendro. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. Jurnal Rechtsvinding. Media Pembinaan Hukum Nasional.Volume 1. Nomor 3.
[6] Masyrofah. (2016). Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam UndangUndang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi). Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2.
[7] Sadikin, Usep Hasan. (2016). Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada. Jurnal Pemilu & Demokrasi. Perludem 8.
[8] Sarbaini, SH. MH. (2015). Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Inovatif. Volume VIII Nomor I.
[9] Sugihariyadi, Moh. dan Joni Rahardjo.( 2015). Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, Dan Kompetensi Kepemiluan. ADDIN.Vol. 9. No. 1.
Nasution, N. (2018). Juridical Review of the Role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in Protecting Child Victims of Sexual Violence in the Family Environment. LEGAL BRIEF, 8(1, Novembe), 16-29. Retrieved from http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/19
erwoko, A. K. (2019) “Coordination Relationship Between Bhabinkamtibmas and Village Officials in Crime Cases of Theft through Penal Mediation”, LEGAL BRIEF, 8(2, May), pp. 19-27. Available at: http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/14