Problematics of Indonesian women migrant workes (towards a civilized country through the welfare state from a Pancasila perspective)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Protection of the human rights and legal rights of Indonesian women is implicit in the Preamble to the 1945 Constitution, namely in the fourth paragraph and Principle V (five) and is guaranteed by the Constitution and is clearly regulated in the applicable laws and regulations. However, the fact is that the Government, as a working instrument of the state, has not been truly present to guarantee the lives of women in Indonesia, including the right to life, work rights, social security, and work protection for women who are still victims of physical violence and sexual violence. So that Indonesia must be present to improve itself in maintaining the dignity of women, both regulations and employment opportunities, as well as a decent life for women towards a civilized country through the Pancasila Perspective Welfare State. Furthermore, this type of research is normative with a qualitative model while still paying attention to empirical problems with document collection techniques and previous research results.
Article Details
Aswatini, D. K. K. (2020). Migrasi sebagai investasi untuk peningkatan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar kerja global. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ayunda, R., Yusuf, R. R., & Disemadi, H. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau. Justisi, 7(2), 89–104.
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2023). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mei 2023. 48.
Budiman, D., & Nabella, S. D. (2020). Masuknya Warga Negara Asing dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan. BENING, 7(1), 53–66.
Djakaria, M. (2018). Perlindungan hukum bagi pekerja wanita untuk memperoleh hak-hak pekerja dikaitkan dengan kesehatan reproduksi. 3(35). https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2
Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.
Erlina. (n.d.). PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. I(1).
Febrianti, V., Kustiawan, K., & Fauzan Riyadi, S. (2023). Kerjasama Internasional Dalam Melindungi Dan Mendukung Hak Pekerja Migran Indonesia Dari Kota Batam. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Firza Nafira Attamimi. (1945). KEHIDUPAN YANG LAYAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. 17(2017), 281–289.
Hajar, S. (2021). Problematika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. Intelektiva?: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(06), 134–145.
HAM, W. (2013). Jaminan Sosial atau Asuransi Sosial?? Edisi 1/Tahun XI, 3–5.
Hanifah, I. (2020). PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI. 5, 10–23.
Jatmiko, L. (2023). PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR INFORMAL. The Prosecutor Law Review, 1(1), 119–151.
Lickona, T. (2022). Character matters (Persoalan karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya. Bumi Aksara.
Pamungkas, M. I. (2023). Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda. Marja.
Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. 3(3), 270–283.
Prakoso, R. G. (2022). Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal. Penerbit NEM.
Radha, N., & Uwiyono, A. (2023). Perbandingan Kesetaraan Hak Pekerja Perempuan dalam Ruang Lingkup Ketenagakerjaan di Indonesia dan Amerika Serikat. 2(11), 2771–2789.
Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.
Rudy Hendra Pakpahan, dan E. N. A. M. S. (2012). Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan jaminan sosial. 1, 163–174.
Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Jurnal Pembangunan Manusia, 3(1), 18.
Susiana, S. (2017). PELINDUNGAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME. 207–222.
Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok. 2(December), 17–31.
Viviansari, D. B. (2019). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA ( State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker’s Children in Malaysia ). 10(3), 179–194.
Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Binamulia Hukum, 8(1), 107–116. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.